BKN, Kemendagri dan Kementerian PANRB Gelar Rapat Merespons PPK yang Belum Terbitkan SK PTDH atas PNS Tipikor BHT

Berita / BKNMei 27, 20190 Commentsbkpsdmd

Makassar-Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (24/5/2019) di Ruang Mawar BKN. Dalam rapat ini dibahas tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS pelaku Tipikor yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN, Hardianawati dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan rapat ini diadakan mengingat sampai saat ini masih banyak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang masih belum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS pelaku Tipikor BHR.

PNS pelaku Tipikor BHT ini, sambung Diana, kini tidak lagi memiliki hak kepegawaian. “Saat ini tersisa 27 PNS instansi pusat dan 476 PNS instansi daerah yang belum diterbitkan SK PTDH-nya oleh PPK”. PNS yang belum menerima SK PTDH ini, sambung Diana, masih menerima gaji dan masih ada yang diangkat dalam jabatan ASN.

Pada kesempatan itu, hadir Kepala Biro Hukum Kemendagri Bayu Muhammad yang memaparkan beberapa potensi yang menyebabkan kurangnya respons instansi daerah dalam mematuhi SKB. “Pertama, instansi daerah terkait tidak mengetahui adanya pegawai di lingkungannya telah menerima SK Tipikor BHT dari Kejaksaan. Karena memang pihak kejaksaan tidak berkewajiban menyampaikan putusan itu kepada Pemda. Kejaksaan hanya menyampaikan lembar putusan kepada PNS pelaku Tipikor yang bersangkutan. Kedua, ada potensi instansi daerah itu tidak paham mengenai SKB ini, tidak mengerti sudut legalitas formalnya, jadi perlu adanya pendekatan dan pembinaan. Ketiga, ada kemungkinan sejumlah instansi daerah memang tidak ada niat mengeluarkan SK PTDH itu”, jelas Bayu.

Kemendagri juga mengarahkan agar PPK segera menerbitkan SK PTDH terhadap PNS Tipikor BHT paling lambat tanggal 31 Mei 2019. “Akan terdapat sanksi bagi PPK yang tidak memproses penerbitan SK PTDH bagi PNS Tipikor BHT”.

Pada akhir rapat tersebut, perwakilan dari Kementerian PANRB, Kemendagri dan BKN menyepakati akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk memberikan salinan putusan pengadilan terkait PNS Tipikor BHT kepada PPK dr PNS yang bersangkutan. tif

Sumber :
http://www.bkn.go.id/berita/bkn-kemendagri-dan-kementerian-panrb-gelar-rapat-merespons-ppk-yang-belum-terbitkan-sk-ptdh-atas-pns-tipikor-bht


Leave A Comment

Governance Public Relations
Arsip Posting
HISTATS
Style Settings